MASUKTV.id – Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk segera membangun 40 Sekolah Rakyat di sejumlah daerah di provinsi tersebut.
Sekolah ini akan menyasar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk mempersiapkan fasilitas pendidikan bagi mereka.
Menurut Khofifah, format Sekolah Rakyat ini akan berbentuk boarding school yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya adalah agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa terhambat, sehingga mereka tidak akan putus sekolah.
“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, sementara pemerintah akan menyediakan anggaran. Setiap unit sekolah diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar,” ungkap Khofifah dalam keterangannya, Kamis (6/3).
Khofifah berharap Jawa Timur mendapatkan kuota 40 sekolah, terdiri dari 38 sekolah untuk kabupaten/kota dan dua sekolah untuk provinsi. “Jika kita mendapatkan kuota 40 sekolah dengan anggaran Rp100 miliar per sekolah, maka sekitar Rp4 triliun akan beredar. Ini juga memberikan dampak ekonomi yang luas karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” tambahnya.
Dengan konsep boarding school, Khofifah yakin bahwa Sekolah Rakyat ini akan mampu menyerap tenaga kerja, mulai dari pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberi dampak positif pada perekonomian sekitar sekolah.
“Kami sebut ini sebagai multiplayer effect. Dalam waktu dekat, ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, sekolah ini akan mendukung peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah. Kita juga sedang mempersiapkan generasi emas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, pada 9 Maret mendatang, Khofifah akan mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, dan Menteri Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal, bersama seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda, untuk membahas lebih lanjut terkait rencana ini.
“Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.
“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi Kepala Desa ini biar konfirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” imbuh Khofifah.
